PER – 07/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7. Tahun 2017 tentang PER – 03/PJ/2017 – PERATURAN PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang … Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation Peraturan Dirjen Pajak - PER - 03/PJ/2017 Telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan batas akhir penyampaian laporan. (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - … melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik; 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK … sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini untuk dapat menerapkan ketentuan dalam P3B. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas SKD WPLN yang telah disampaikan oleh WPLN. 6. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER ...
PER - 07/PJ/2017 - Spesialis Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (1) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dihadiri oleh: wakil Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, untuk Wajib Pajak Badan; Taxation: Penentuan Perbandingan Utang Dan Modal ... selisih antara biaya pinjaman atas utang kepada pihak yang memiliki Hubungan Istimewa yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan biaya pinjaman yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); Solomon Consulting Group - Rule - PJ - 293/PJ.02/2017 ... Solomon Consulting Group is a consultant based on Surabaya.SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 293/PJ.02/2017 TENTANG PENEGASAN TERKAIT PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk … Solomon Consulting Group - Rule - PERATURAN DIREKTUR ...
Peraturan Terbaru PER-03 PJ 2017 PER 3 PJ 2017 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor … PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – … Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 03/PJ/2013 TENTANG PEDOMAN PENYULUHAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa salah satu tugas administrasi perpajakan adalah pembinaan kepada masyarakat Wajib Pajak diantaranya melaIui penyuIuhan perpajakan; bahwa penyuluhan … KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN … Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 telah berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2012; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan batas akhir penyampaian laporan; dan/atau PER - 03/PJ/2017, Tanggal 29 Mar 2017. 3: Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Peraturan Menteri Keuangan - 118/PMK.03/2016 , Tanggal 15 Jul 2016. 4:
Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation
